Pesangon

Hitunglah Pesangon Sesuai Peraturan

Edisi 53 Agustus 2008

PHK adalah langkah yang paling
dihindari oleh perusahaan manapun. Tetapi bila PHK terpaksa dilakukan,
perusahaan tidak boleh melupakan kewajibannya untuk membayar pesangon
sesuai hak karyawan. Bagaimana hitung-hitungannya?

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang
kian tajam, perusahaan perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan
efisiensi dan kinerja karyawan. Berbagai program pelatihan secara
berkesinambungan pun perlu diselenggarakan dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan kompetensi karyawan. Namun, bila berbagai program itu
sudah dilaksanakan tetapi karyawan masih tidak dapat meningkatkan
produktivitas atau kompetensinya, perusahaan berhak memilih alternatif
yang paling tidak populer, yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK).

Tentu saja, PHK harus dilaksanakan melalui
prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masalahnya, perusahaan seringkali kesulitan menghitung jumlah
kompensasi yang harus diberikan ke karyawan lantaran tidak mengetahui
peraturannya. Praktisi dan konsultan senior di bidang SDM, FX Djoko
Soedibjo menegaskan, sepatutnya besaran kompensasi yang diberikan itu
minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi PHK menurut UU Ketenagakerjaan
terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak. Djoko mencontohkan beberapa kasus PHK yang “win-win”,
diantaranya: pekerja yang melakukan kesalahan berat hanya diberikan
uang penggantian hak yang besarannya disesuaikan dengan kebijaksanaan
perusahaan. Sementara kalau pekerja melakukan pelanggaran ketentuan
dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
yang diancam PHK, maka mendapatkan: 1 kali uang pesangon, 1 kali uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Besaran kompensasi PHK menurut UU No 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar +/- 13% upah (hasil
penelitian Universitas Padjadjaran Bandung) adalah terlalu besar bagi
pemberi kerja maupun perusahaan pada umumnya. Komposisi 13% itu terdiri
dari uang pesangon 9%, uang penggantian hak 1,5% dan uang penghargaan
masa kerja 2,5%. Dari besaran ini, jika ditelaah lebih lanjut akan
diketahui bahwa penghargaan masa kerja tumpang tindih dengan Jaminan
Hari Tua dan Jaminan Pensiun (substansi sama tetapi namanya berbeda).

Pesangon dan uang penggantian hak
seharusnya didefinisikan sebagai uang tunggu untuk mendapatkan
pekerjaan kembali. Besaran maksimumnya adalah 6 bulan disesuaikan masa
kerja dan tingginya upah (ketentuan ceiling atau degresif sesuai PTKP).
Diperkirakan alokasi untuk ini berkisar 2%-3% upah yang diterima.
Penghargaan Masa Kerja (PMK) lebih tepat ditempatkan dalam posisi Dana
Pensiun Wajib (Public Pension Fund). Kontribusinya menyesuaikan dengan
UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Bagi pengusaha, memberikan tanda
penghargaan yang dikaitkan dengan berakhirnya hubungan kerja pada
dasarnya tidak menjadi masalah. Namun dalam praktik perundang-undangan
sekarang, biaya pengakhiran hubungan kerja menjadi beban yang
disebabkan karena pengaturan yang tumpang tindih. Misalnya, beberapa
istilah terkait yang notabene adalah “cost” bagi pengusaha, antara lain
program pensiun dan jaminan hari tua yang dikaitkan dengan usia
seseorang. Selain itu, kompensasi PHK (UP, UPMK, UPH) juga dikaitkan
dengan usia (masa kerja) seseorang serta alasan-alasan yang menjadi
penyebab PHK itu dilakukan. Bila semua itu disatukan dengan program
asuransi kompensasi PHK, maka tidak ada lagi istilah atau sistem lain
yang membebani perusahaan.

Djoko menggambarkan, bila perusahaan sudah
beroperasi lebih dari 15 tahun dan akan meningkatkan kinerja serta daya
saingnya, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan efisiensi. Salah
satu program efisiensi adalah melakukan pengurangan karyawan atau
rasionalisasi. Karyawan yang sudah tidak produktif, malas-malasan,
sering mangkir, sering mendapatkan surat peringatan, dan tidak dapat
ditingkatkan kompetensinya akan diminta untuk meninggalkan perusahaan.

Contoh kasus rasionalisasi, misalnya, yang
melanda industri penerbangan nasional pada awal tahun ini. Belum genap
sepekan terpuruknya Adam Air, giliran Merpati Nusantara Airlines (MNA)
menghadapi nasib serupa. Meskipun belum sampai berhenti beroperasi,
manajemen MNA melakukan rasionalisasi sekitar 500 karyawan lantaran
menjalankan program restrukturisasi. Sementara itu, karyawan yang
dengan sukarela mendaftarkan diri mengikuti program tersebut diberikan
kompensasi yang sesuai dengan masa kerja, jabatan, dan usia. Manajer
Humas Merpati Purwatmo mengatakan, pihaknya terpaksa merogoh kocek
hingga Rp 70 miliar untuk membayar pesangon karyawan.

Kasus lain yang dicontohkan Djoko adalah
rasionalisasi yang timbul sebagai akibat merger atau akuisisi. Kalau
hal ini terjadi, katanya, pengusaha dan pekerja memiliki pilihan
masing-masing. Bila karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja,
maka ia berhak menerima uang pesangon sebesar 1 kali, uang perhargaan
masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Bila alasan penolakan
kerja berasal dari pengusaha (perusahaan yang melakukan merger), maka
karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan
masa kerja 1 kali dan uang penggantian hak.

Di luar perhitungan normatif di atas, ada
pula pemberian paket golden shakehand yang merupakan bentuk kesadaran
dari pengusaha dalam menyelesaikan PHK atas dasar sukarela melalui
persetujuan bersama. “Jadi lebih fairness. Makin panjang masa kerja
seseorang, makin besar pula uang pesangon yang diterimanya,” ujar Djoko
menjelaskan. Selain itu, pemberian kompensasi kepada karyawan juga
perlu “pemanis” atau tambahan-tambahan lain yang menarik. Misalnya,
karyawan yang telah memiliki masa kerja 25 tahun atau lebih, diberi
tambahan lain seperti ongkos naik haji (ONH).

Idealnya kompensasi PHK dilaksanakan oleh
pengusaha dan, di sisi lain, pekerja dipastikan memperoleh hak-haknya.
Kekhawatiran yang muncul karena kompensasi PHK dianggap terlalu
membebani perusahaan, akan membuat nasibnya sama dengan UU Jamsostek.
Sebagaimana diketahui, saat ini hanya 25% perusahaan yang
mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Adanya rancangan
peraturan pemerintah (RPP) tentang kompensasi PHK sepatutnya mengarah
ke penciptaan iklim investasi yang lebih baik dengan tidak memberatkan
dunia usaha. Jika seluruh aspek positif maupun negatif yang terkait
dengan RPP Kompensasi PHK ini dapat diperhatikan dan dijalankan dengan
sebaik-baiknya, diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi
carut-marut hubungan industrial di Indonesia. Tujuannya, tak lain untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha.

Perhitungan kompensasi PHK menurut UU
Ketenagakerjaan yang terdiri dari: uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak. (Masa kerja diberi simbol x).

Pesangon

1. x< 1 tahun = 1 bulan upah

2. 1 tahun<2 tahun = 2 bulan upah


Halaman [ 1 2 Selanjutnya »| ] dari 2

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: