Pedoman Penilaian

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN BARANG DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang

  1. bahwa dalam rangka pengamanan barang
    Daerah dan penyusunan Neraca Daerah sesuai clengan Peraturan
    Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
    Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diperlukan nilai aktiva tetap
    yang dapat dipertanggungjawabkan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
    Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penilaian Barang
    Daerah;

Mengingat

  1. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
    Pemerintahan Daerah ( LN RI Tahun 1999 No. 60, Tambahan LN No. 3839 );
  2. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
    Daerah ( LN RI Tahun 1999 No. 72, Tambahan LN No. 3848 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
    tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
    tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
    Daerah;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
    18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
    Instansi Pemerintah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
    Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan
    Barang Daerah;
  7. Keputusan Menteri
    Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
    Departemen Dalam Negeri;
  8. Keputusan Menteri
    Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedornan Penyerahan
    Barang dan Hutang Piutang pada Daerah Yang Baru Dibentuk;
  9. Keputusan Menteri
    Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi
    Manajemen Barang Daerah;
  10. Keputusan Menteri
    Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan
    Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Menteri
    Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung
    jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
    Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BARANG
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam
Keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Pusat
    selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan
    Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para
    Menteri:
  2. Pemerintah Daerah
    adalah Kepala Daerah beserla perangkat Daerah Otonom yang lain
    sebagai Badan Eksekutif Daerah;
  3. Kepala Daerah adalah
    Gubernur bagi Propinsi atau Bupati/ Walikota bagi Kabupaten/Kota;
  4. Barang Daerah adalah
    semua barang milik Pemerintah Daerah yang berasal dari pembelian
    dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan
    atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
  5. Nilai dari suatu
    barang adalah manfaat ekonomi dari barang tersebut berdasarkan
    kondisi pasar pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dengan
    besaran uang;
  6. Penilaian adalah
    proses pekerjaan seorang Penilai dalam memberikan estimasi dan
    pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang
    Daerah sesuai Standar Penilaian yang diakui Pemerintah;
  7. Penilai adalah orang
    perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan
    penilaian;
  8. Nilai Pasar adalah
    perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh
    dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu barang

BAB II
OBYEK PENILAIAN
Pasal 2

Obyek penilaian barang Daerah meliputi
seluruh Barang Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
mempunyai nilai ekonomis.

BAB III

KRITERIA PENILAIAN
Pasal 3

Kriteria yang digunakan dalam penilaian Barang Daerah
ditentukan sebagai berikut :

  1. Penilaian
    tanah menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak !NJOP).
  2. Penilaian Bangunan
    dengan menggunakan umur ekonomis, faklor fisik, bahan material,
    konstruksi dan karakteristik bangunan.
  3. Penilaian kendaraan
    dan mesin mesin menggunakan faklor fisik, umur ekonomis, merk,
    jenis, tipe, tahun �3embuatari dan spesifikasi teknis dan harga
    pasar.
  4. Penilaian
    perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor
    fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis.
  5. Penilaian Hewan dan
    Tanaman menggunakan faktor fisik, jenis, umur, manfaat dan harga
    pasar.

Pasal 4

Penilaian Barang
Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dinilai berdasarkan Nilai Pasar
yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian.

BAB IV
PENILAIAN
Pasal 5

Penilaian barang
Daerah dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari
Perbandingan Data Pasar, Kalkulasi Biaya dan Kapitalisasi Pendapatan.

Pasal 6

Dasar pendekatan penilaian barang
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

  1. Perbandingan Data Pasar berdasarkan
    estimasi harga pasar pada scat penilaian atas barang yang sejenis.
  2. Kalkulasi biaya berdasarkan estimasi
    Biaya Penggan� atau Biaya Reproduksi Barang pada scat penilaian
    dikurangi Biaya Penyusutan.
  3. Kapitalis�si Pendapatan berdasarkan
    barang Da�rah yang memiliki karakteristik menghasilkan pendapatan.

Pasal 7

  1. Penilaian Barang Daerah dilaksanakan oleh
    Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang
    pekerjaan penilaian barang, sesuai peraturan perundangan.
  2. Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) d�tunjuk oleh Kepala Daerah.
  3. Penunjukan Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) sesuai peraturan perundangan.

Pasal 8

  1. Dalam melakukan penilaian Barang Daerah
    Pernerintah Daerah menyiapkan buku inventaris Barang Daerah.
  2. Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) merupakan himpunan data teknis dan administrasi yang
    diperoleh dari catatan kartu kartu inventaris barang sebagai hasil
    sensus barang Daerah ditiap tiap unit/satuan kerja yang
    dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.

Pasal 9

Mekanisme Penilaian
Barang Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian yang diakui
Pemerintah

BAB V
HASIL DAN KEGUNAAN PENILAIAN
Pasal 10

Hasil Penilaian
barang Daerah digunakan untuk keperluan menyusun Neraca Daerah untuk
pertama kalinya, dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti
pinjaman Daerah, Asuransi, Perubahan Status Hukum, Pemanfaatan Barang
Daerah dan lain sebagainya.

Pasal 11

Hasil penilaian
barang Daerah berisikan estimasi suatu nilai barang Daerah yang cukup
jelas datanya, berpedoman kepada suatu tanggal tertentu yang mengandung
hasil analisa perhitungan yang relevan, sebagai penunjang
dalam kegiatan penilaian.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pelaksanaan penilaian
barang Daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah.

Pasal 13

Biaya pelaksanaan
penilaian barang Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Pasal 14

Biaya pelaksanaan
penilaian barang Daerah dihitung berdasarkan ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku .

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 15

Gubernur, Bupati /
Walikota melaporkan hasil penilaian barang Daerah kepada Menteri Dalam
Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

  1. Penilaian Barang Daerah yang telah
    dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Lembaga Independen sebelum ditetapkannya
    keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku;
  2. Penilaian Barang Daerah yang dilaksanakan
    oleh Pemerintah Daerah tidak menggunakan Lembaga Independen disesuaikan dengan Keputusan
    ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Keputusan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 24 Pebruari 2003

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO

Print...Print….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: