Notulen ADPI Komda III

5 Mei 2008
RANGKUMAN HASIL RAPAT KOORDINASI PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS DANA PENSIUN WILAYAH KOMDA III – ADPI JAKARTA 2

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi
Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus Dana Pensiun di wilayah KOMDA III
ADPI Jakarta 2, serta memperhatikan arahan dari Kepala Biro Dana
Pensiun Bapepam-LK Departemen Keuangan, Ketua Umum ADPI dan diskusi
yang berkembang dalam rapat, dengan ini disampaikan hasil rangkuman
Rapat Koordinasi tersebut sebagai berikut :

II.INFORMASI DAN PENGARAHAN

A.KEPALA BIRO DANA PENSIUN

1.Perlu koordinasi antara Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus untuk
menyamakan persepsi dalam pengelolaan Dana Pensiun. Namun nampaknya
Pendiri dan Dewan Pengawas belum kelihatan antusias hadir dalam
pertemuan semacam ini.

2.Perlu dibuat standarisasi secara tertulis mengenai pekerjaan / tugas
yang secara fungsional menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas.

3.Kenaikan manfaat pensiun dapat dilakukan dengan ketentuan : (1) Harus
ada di Peraturan Dana Pensiun, (2) Kenaikan yang telah dijanjikan tidak
boleh diturunkan lagi, (3) Harus didanai.

4.Total Dana Pensiun per 31 Maret 2008 sebanyak 283 DP yang terdiri
dari 221 DPPK dengan PPMP, 36 DPPK dengan PPIP, dan 26 DPLK.

5.Total aktiva bersih DPPK dan DPLK s/d Semester II 2007 (unaudited) Rp 90,5 trilyun naik 16,77% dibandingkan tahun lalu.

6.Portofolio investasi Dana Pensiun Semester II Th 2007 terdiri :
Deposito & Sertifikat Deposito 25%, Obligasi 28%, SUN 22%, Saham
13%, Penempatan Langsung 4% dan lainnya 8%.

7.Investasi SUN & Obligasi diarahkan penilaiannya menggunakan HTM
karena investasi Dana Pensiun bersifat jangka panjang. Namun apabila
mau dirubah ke AFS atau sebaliknya hanya diperbolehkan satu kali.

8.Dibandingkan tahun lalu, jumlah peserta DP pada tahun 2007 relatif
stabil (1.745.000 orang), meskipun jumlah DP berkurang. Sesungguhnya
kenaikan jumlah peserta dapat mencerminkan pertumbuhan DP.

9.RKD per 31 Desember 2007 : Tingkat I ada 73 DP (33%); Tingkat II 92 DP (42%); Tingkat III 56 DP (25%).

10.Tata Kelola :

a.Dalam tata kelola DP yang baik, yang lebih penting adalah
implementasinya. Oleh karena itu Pengurus harus terlibat langsung sejak
awal dalam proses penyusunan pedoman tata kelola DP.

b.Keharusan adanya pedoman tata kelola yang baik mulai berlaku 1
Januari 2008, namun belum ada sanksi. Regulator terus melakukan
evaluasi dan pada waktunya akan direvisi dan akan diberlakukan sanksi.

c.Risk manajemen yang merupakan bagian dari tata kelola DP harus ada bagian yang menanganinya.

11.Perubahan Peraturan Dana Pensiun

Kalau ada rencana perubahan peraturan DP hendaknya pemegang saham sejak
awal dilibatkan agar dapat mengetahui dan memahaminnya dari berbagai
aspek dengan segala konsekuensinya.

12.Pengawasan Berbasis Risiko :

a.Kedepan, pengawasan berbasis kepatuhan akan berubah menjadi pengawasan berbasis risiko.

b.Direncanakan 22 Mei 2008 Ketua Bapepam-LK akan mencanangkan penerapan
pengawasan berbasis risiko. Pengurus DP diharapkan hadir pada pertemuan
tersebut.

13.Laporan berkala ke Menteri Keuangan :

a.Ada 12 DP yang sampai batas akhir 31 Maret 2008 belum menyampaikan laporan teknis kepada Menteri Keuangan.

b.Diingatkan agar laporan-laporan berkala tidak terlambat disampaikan
kepada Menteri Keuangan agar Pendiri tidak dikenakan sanksi denda.

c.Dalam hal dikenakan sanksi denda agar dibayar secepatnya karena
ketentuan mengenai denda akan bergeser, yang semula harus disetor ke
Kas Negara nantinya akan menjadi urusan Ditjen Kekayaan Negara yang
mungkin akan lebih rumit penanganannya.

d.Biro Dana Pensiun tidak bisa memberikan toleransi mengenai sanksi
denda, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan, Biro DP juga diaudit.

B.KETUA UMUM ADPI

1.Rakorda ini dimaksudkan agar ada persamaan persepsi antara Pendiri,
Dewan Pengawas dan Pengurus bagaimana mengemas pengelolaan DP agar
dapat memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun yang telah
dijanjikan. Pada forum semacam ini sesungguhnya sangat diharapkan
kehadiran Pendiri dan Dewan Pengawas.

2.Untuk DPPK tidak ada persaingan satu sama lain; yang ada adalah saling tukar informasi dan kerja sama untuk memberdayakan DP.

3.Dalam menerapkan Aset liability manajemen perlu menjaga keseimbangan
antara aset dan kewajibannya, agar rasio pendanaannya dapat terjaga.

4.Dalam kondisi Pasar modal yang kurang baik semua pihak yang terkait
tidak perlu panik dan tidak saling menyalahkan karena investasi DP
bersifat jangka panjang.

5.Dalam pengelolaan investasi DP return bukan merupakan tujuan utama,
namun yang paling penting adalah menjaga kualitas aset karena investasi
DP bersifat jangka panjang.

6.Pihak-pihak yang belum sempat mengikuti Rakorda hari ini dapat
mengikuti Rakorda berikutnya tanggal 15 Mei 2008 yang akan
diselenggarakan di Yogyakarta.

III.PENDANAAN

1.Agar Pendiri dapat memenuhi janjinya untuk membayar manfaat pensiun
kepada Peserta diperukan perencanaan pendanaan yang bersifat jangka
panjang, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.Meskipun asumsi-asumsi yang dipakai sudah merupakan perkiraan
terbaik, tetapi ketidak pastian selalu menghadang. Pada umumnya asumsi
ekonomis yaitu tingkat bunga teknis dan tingkat kenaikan gaji memiliki
sensifitas yang tinggi.

3.Untuk mengamankan pendanaan diperlukan manajemen risiko terutama
risiko investasi, likuiditas, strategi dan kebijakan, kepatuhan dan
risiko pendanaan itu sendiri.

4.Dalam pendanaan harus diupayakan tidak kekurangan dan juga tidak
berlebihan. Untuk itu harus menggunakan perkiraan yang terbaik, tidak
menggunakan asumsi-asumsi yang terlalu agresif atau terlalu
conservatife.

5.Untuk menjaga kewajaran asumsi, pendapat dari pihak independent seperti aktuaris sangat diperlukan.

6.Bentuk nyata dari rencana pendanaan adalah besaran iuran normal dan
iuran tambahan yang penentuannya telah memperhitungkan nilai uang atas
waktu dan hasil investasi. Oleh karena itu iuran harus disetor tepat
jumlah dan tepat waktu. Konsekuensi dari tidak tepat waktu dan tepat
jumlah iuran berdampak buruk terhadap pendanaan (bisa unfunded)

7.Beberapa kalangan menginginkan adanya standarisasi pemilihan asumsi
untuk menjaga kewajaran. Namun karena kompleksitas penetapan asumsi
tergantung dari beberapa faktor yang tidak dapat digeneralisasi, maka
standarisasi sebaiknya merujuk kepada benchmark tertentu yang
disesuaikan dengan kebijakan Pendiri.

8.Apabila standarisasi asumsi dan metode perhitungan aktuaria akan
dibuat, maka interaksi dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sangat
diperlukan, agar standar yang terbentuk sesuai dengan prinsip-prinsip
aktuaria yang wajar.

9.Perangkat peraturan mengenai nilai sekarang manfaat pensiun (untuk
pensiun ditunda dan pensiun dipercepat) sesuai asumsi aktuaria sudah
ada; sehingga perbedaan-perbedaan yang ada dapat secara sistemik
dieliminasi. Apabila nilai sekarang ingin berbeda dengan kaedah
aktuaria yang wajar, maka besarannya dapat dituangkan dalam Peraturan
Dana Pensiun.

10.Penetapan bunga teknis yang realistis didasarkan atas potensi
pengembangan dana jangka panjang dari Dana Pensiun yang bersangkutan.
Konsultasi dengan aktuaris independen dapat membantu asumsi yang wajar
dan realistis. Dalam hal telah terbentuk standar, perlu acuan yang
spesifik dari profesi yang dapat digunakan oleh aktuaris.

11.Sesuai dengan filosofi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dana
Pensiun yaitu menjamin kesinambungan penghasilan, seharusnya manfaat
pensiun dibayarkan secara bulanan. Pembayaran secara sekaligus dapat
menjerumuskan Peserta.

12.Pemerintah dihimbau seyogyanya tidak terus menerus menaikkan besaran
jumlah manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus.

13.Pendiri harus memahami laporan aktuaris sebelum menandatangai
pernyataan pemahaman dan kesanggupan mendanai program pensiun, dengan
diskusi langsung dengan aktuaris. Sangat disarankan hendaknya Pendiri
dapat mengikuti seminar-seminar mengenai Dana Pensiun.

IV.INVESTASI

1.Ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan dan cara melaksanakan
pengembangan investasi agar ditampung selengkap mungkin pada Arahan
Investasi.

2.Untuk optimalisasi hasil investasi, diperlukan strategi alokasi investasi.

3.Penerapan strategi aset alokasi harus memperhatikan struktur usia peserta.

4.Rencana hasil usaha investasi harus realistis.

5.Sesama Dana Pensiun perlu saling memberi info tentang pengembangan investasi.

6.Seyogyanya memanfaatkan penggunaan jasa manajer investasi secara selektif.

7.Dalam hal akan melakukan investasi langsung, perlu kajian yang lebih mendalam.

V.HUBUNGAN PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS DANA PENSIUN

1.Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus harus memahami PDP dengan baik
dan benar, agar masing-masing mengetahui hak, kewajiban dan
tanggungjawabnya.

2.Pengelolaan Dana Pensiun agar dilakukan secara profesional.

3.Sebelum menjabat Pengurus Dana Pensiun, harus dibekali dengan
sertifikat lulus ujian standar profesi Dana Pensiun sesuai ketentuan
yang berlaku.

VI.TATA KELOLA YANG BAIK DANA PENSIUN

1.Tahapan pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik Dana Pensiun :

a.Membangun kepedulian dan komitmen jajaran Dana Pensiun dengan diteladani oleh Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;

b.Melakukan kajian terhadap kondisi Dana Pensiun yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Yang Baik;

c.Menyusun program pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Yang Baik;

d.Internalisasi program pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Yang
Baik, agar terbangun rasa memiliki dari semua unsur Dana Pensiun;

e.Melakukan self assesment dan audit untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Yang Baik secara berkesinambungan.

2.Keberhasilan penerapan Tata Kelola Yang Baik Dana Pensiun sangat
tergantung pada perhatian, kesungguhan, kepedulian dan komitmen dari
Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus dan seluruh jajaran Dana Pensiun
(stakeholder Dana Pensiun).

Oleh karena itu :

a.Seluruh stakeholder Dana Pensiun harus memahami dengan baik dan benar
semua aspek mengenai penerapan Tata Kelola Yang Baik Dana Pensiun;

b.Penerapan Tata Kelola Yang Baik harus dijabarkan dalam tindakan nyata
dijalankannya program penerapan Tata Kelola Yang Baik, dengan penerapan
Petunjuk Pelaksanaan yang dapat dipahami dengan mudah dan dapat
dilaksanakan dengan mudah oleh seluruh stakeholder Dana Pensiun;

c.Sebagai teladan, Pendiri dan Dewan Pengawas harus selalu memperhatikan :

(1)Upaya pencapaian dan pemeliharaan kecukupan pendanaan, dengan
penetapan kebijakan pendanaan secara tepat dan bersifat jangka panjang,
antara lain penyetoran iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah.

(2)Konsisten dalam menerapkan prinsip independensi, dengan tidak
melakukan dan harus menghindari adanya intervensi dalam pelaksanaan
pengurusan Dana Pensiun.

(3)Konsistensi dalam upaya memenuhi kepentingan Peserta Aktif maupun Pensiunan.

(4)Memahami dengan baik dan benar, dan menerapkan semua ketentuan
Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan
Dana Pensiun.

3.Fungsi pengawasan internal oleh Dewan Pengawas dan Pengurus mutlak harus dijalankan secara konsisten, dan berkesinambungan.

4.Penerapan anggaran dan penggunaan biaya operasional Dana Pensiun
harus memperhatikan kewajaran dan pencapaian standar Tata Kelola Yang
Baik, untuk keberhasilan program pensiun.

VII.WACANA PERUBAHAN PPMP MENJADI PPIP

1.Ketua Umum ADPI mengemukakan :

a.Wacana perubahan PPMP ke PPIP bermula timbulnya dari Meneg BUMN, kemudian menular ke Dana Pensiun non-BUMN.

b.Salah satu syarat agar dapat berubah ke PPIP adalah harus funded dan
manfaat pensiun yang telah dijanjikan (sampai perubahan program) tidak
boleh berkurang. Kalau DP Telkom mau berubah ke PPIP, berdasarkan
perhitungan aktuaria, Pendiri harus menambah dana sebesar Rp 16
trilyun, sehingga Pendiri berpikir ulang dan mempertimbangkan kembali.

c.Wacana perubahan PPIP yang semula dirasakan cukup kuat, belakangan nampaknya sudah mulai berkurang.

2.Wacana perubahan PPMP ke PPIP hendaknya disikapi dengan hati-hati,
pikiran yang jernih, hati yang tenang, cermat, mempertimbangkan semua
aspek, dan memperhatikan saran dan pendapat dari Peserta.

3.Kalau tidak ada permasalahan yang berarti dengan PPMP, seyogyanya tidak perlu berubah program menjadi PPIP.

4.Kalau orientasinya PPIP, seyogyanya untuk Peserta Aktif dan para
Pensiunan yang telah ada / tercatat pada PPMP tidak dilakukan ”migrasi”
ke PPIP (Peserta lama tetap dengan PPMP), karena akan dirugikan dan
merasa keberatan, sebab : (1) Pembayaran manfaat pensiun bulanan harus
dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa dengan membeli anuitas pensiun,
(2) Kena pajak di muka dengan tarip progresif, dan (3) Anuitas pensiun
dianggap mahal, sehingga manfaat pensiunnya menjadi sangat kecil.

5.Untuk Karyawan / Peserta baru bisa ke PPIP. Perlu dicatat bahwa satu
DPPK hanya dapat menyelenggarakan satu jenis program pensiun. Kalau
satu Pemberi Kerja mendirikan dua Dana Pensiun (satu PPMP dan yang
satunya PPIP) tidak ada larangan.

6.Peraturan mengenai pajak anuitas pensiun diusulkan untuk ditinjau
kembali, atau DPPK yang menyelenggarakan PPIP dimungkinkan membayar
manfaat pensiun secara bulanan kepada Peserta dan pihak yang berhak
atas manfaat pensiun.

7.Diusulkan agar ADPI membentuk Tim untuk melakukan kajian-kajian dalam perencanaan peningkatan manfaat pensiun.

VIII.LAIN-LAIN

1.Agar ADPI memfasilitasi forum tanya jawab lewat email mengenai informasi-informasi dan isue-isue terbaru tentang Dana Pensiun.

2.Diupayakan konfirmasi dari Departemen Keuangan dan Depnakertrans
mengenai peraturan perundangan yang terkait antara uang pensiun, uang
pesangon, uang jasa dll.

IX.PENUTUP

Demikian Rangkuman hasil Rapat Koordinasi Pendiri, Dewan Pengawas dan
Pengurus Dana Pensiun KOMDA III – ADPI Jakarta 2 untuk dimanfaatkan
sebagai acuan dalam rangka membantu peningkatan kinerja Dana Pensiun,
khususnya pada Komda III – ADPI Jakarta 2.

Jakarta, 15 April 2008

TIM PERUMUS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: