GCG – BPJS

Governance Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Print  Governance Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

BPJS sebagai mobilisator dana masyarakat

Undang-Undang
Sistem JaminanSosial Nasional (SJSN) telah diterbitkan pada akhir
kepemimpinan PresidenMegawati Sukarnoputri dalam bulan Oktober 2004 (UU
no. 40 / 2004). Bila UUtersebut mulai diimplementasikan secara
bertahap, maka daya mobilisasi dana publik  yang
dapat di raih akan sangat besar sekali.Saat ini ke-empat BPJS telah
berhasil menghimpun dana masyarakat dalam bentukpremi asuransi dan
iuran jaminan / tabungan hari tua mencapai jumlah lebih dariRp. 60
Trilyun (diluar asuransi privat) dalam bentuk total kekayaan maupun  dana investasi seperti terlihat dalam tabelberikut :

Total kekayaan daninvestasi 4 BPJS
2005– Rp. Milyar

 

Kekayaan

Investasi

Keterangan

Jamsostek

Rp. 38.788,7

Rp. 37.815,1

Mayoritas berupa Jaminan Hari Tua (JHT)

Taspen

Rp. 17.364

Rp. 14.479

Mayoritas berupa Tagungan Hari Tua (THT)

ASABRI

Rp. 2.790

Rp. 2.727

Mayoritas berupa Tabungan Hari Tua (THT)

Askes Indonesia

Rp. 2.672

Rp. 2.190

Pendapatan berupa premi askes

J U M L A H

Rp. 61.614,7

Rp. 57.211,1

Investasi tahun 2006 mendekati Rp. 80 T

Sumber: Laporan  Departemen Keuangan 2005

 

Secara relatif jumlah tsb masih  kecil
dibandingkan dengan kekayaan seluruhperbankan (sekitar Rp. 1500 Trilyun
pada tahun yang sama) dan juga dibandingkandengan kekayaan lembaga
serupa di Negara tetangga (Singapura setara Rp. 600Trilyun dan Malaysia
Rp. 800 Trilyun). Bila pengelolaan dana publik tersebuttidak
dilaksanakan secara amanah dan mengabaikan aspek aspek good governance,
akan bisa menimbulkanpenyalah gunaan bahkan penyimpangan yang pada
gilirannya akan merugikanmasyarakat peserta sebagai pemilik akhir dana
tersebut (ultimate stakeholder).

 

Governance pada BPJS

Governance pada BPJS berbeda dengan governance pada program Jaminan Sosial. Governance pada suatu Sistem Jaminan Sosial tidak hanya terkaitpenerapan prinsip-prinsip good  governancefairness antar generasi, mengakomodasi kepentingan berbagai stake holders khususnya peserta dsb,yang bisa diidentikkan dengan Social Governance. Tulisan inimengupas masalah Corporate Governancepada
perusahaan penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. semata tetapi juga
mencakupaspek keadilan sosial, emansipasi, non diskriminasi,

Pada dasarnya GCG pada BPJSmencakup lima halyaitu struktur governance,pengelolaan dana peserta secara amanah, kepatuhan pada regulasi dan penerapanGCG,  implementasi manajemen risiko sertaCorporate Social Responsibility (CSR)secara menyeluruh. Rinciannya adalah sebagai berikut :

 

  1. Struktur Governance yang terkait dengan organ dalam perusahaan pengelola jaminan sosial

Paling ideal bila BPJS berbentukbadan hukum yang berada di bawah Board ofTrustee
atau Wali Amanah. Namun di Indonesia bentuk badan hukum seperti
inibelum ada dalam ketentuan perundangan. Karena itu diambil jalan
tengah denganmenetapkan keberadaan suatu Dewan Jaminan Sosial Nasional
atau DJSN (SesuaiPasal 6 UU SJSN) yang berfungsi untuk merumuskan
kebijakan umum dansinkronisasi penyelenggaraan SJSN, mengusulkan kepada
Pemerintah kebijakaninvestasi dana jaminan sosial dan anggaran bagi
penerima bantuan iuran dantersedianya anggaran operasional. Ide untuk
menumpang tindihkan semacam DewanWali Amanat yang dapat berfungsi
sebagai RUPS di atas Dewan Komisaris atauDewan Pengawas pada salah satu
BPJS perlu dipikirkan dampak negatifnya yaknikerancuan peran Dewan
tersebut dengan Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris.Berdasarkan  ketentuan perundangan yangberlaku saat ini, bentuk badan hukum BPJS paling ideal adalah  BUMN
(sesuai dengan UU no. 2 tahun 1992tentang Usaha Perasuransian pasal 14
ayat 1) dengan menerapkan beberapa prinsippenyelenggaraan seperti
tertuang dalam pasal 4 UU SJSN (normatif) yaitu:
 

A.    Kegotong royongan

B.    Nirlaba

C.    Keterbukaan

D.    Kehati-hatian

E.     Akuntabilitas

F.     Portabilitas

G.    Kepesertaan bersifat wajib

H.    Dana amanat

I.       Hasil  pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakanseluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentinganpeserta.

Butir
B pada 9 prinsippenyelenggaraan jaminan sosial adalah nirlaba. Prinsip
ini bukan berarti BPJStidak boleh mendapatkan profit, bahkan tetap wajib
menghasilkan profit, namun profit tersebut harusdikembalikan /
digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan peserta dan PemegangSaham  tidak adil (unfair) bila mengharapkan dan mengambil dividen dari keuntungan BPJSseperti beberapa waktu yang lalu.

 
Perangkat
Komite yang ada dibawah Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Umum GCG
yang diterbitkan KNKGharus tetap ada, paling tidak fungsinya harus
dijalankan seperti Komite Audit,Komite Nominasi, Komite Remunerasi dan
Komite Kebijakan / Manajemen Risiko.

 

  1. Governance pada pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan dana

Dari tabel  di atas, dana yang
dikelola BPJS memang masih belum signifikan, namun potensimobilisasinya
di masa yang akan datang, terutama bila UU SJSN mulai
diimplementasikansecara bertahap, akan sangat besar. Penyimpangan dana karena melibatkan jumlah yang demikian besar seperti padamasa lalu, cukup potensial. BPJS harus mengelola dana ini secarahati-hati (prudent),
lepas darisegala kemungkinan politisasi untuk kepentingan pihak luar
yang tidak adakaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan peserta.
Dari tabel di atasjuga dapat dilihat bahwa mayoritas dana tersebut
adalah dana titipan parapeserta dalam bentuk Jaminan atau Tabungan Hari
Tua yang dinyatakan sebagai poskewajiban atau “liability” dalamNeraca sehingga harus dikelola secara amanah dan pengelola dilarang  mengambilkeuntungan (margin, spread atauapapun namanya) sepeserpun dari dana titipan tersebut, kecuali semacam “management fee” yang disepakati bersama.

 

  1. Kepatuhan

Salah satu unsur penting dalam good governance adalah kepatuhan padaberbagai ketentuan perundangan atau regulasi. Untuk menjamin terlaksananyahal  ini,
BPJS harus menunjuk seorangDirektur Kepatuhan seperti lazimnya pada
Bank Umum. Direktur Kepatuhan harusmemantau setiap aktifitas dan
kebijakan perusahaan apakah sudah sesuai dantidak melanggar regulasi
termasuk melanggar prinsip-prinsip good governance.
Selain wajib mematuhiketentuan perundangan, seluruh jajaran BPJS mulai
dari Direksi sampai ke staffpaling bawah serta staff di Pusat maupun
Kantor Wilayah / Cabang juga harusmematuhi berbagai ketentuan internal
yang dikeluarkan Direksi.

Dalam
UU SJSN belum dijelaskanregulator untuk BPJS yang bertindak tidak hanya
sebagai instansi pengawastetapi juga sebagai Pembina. Merujuk pada
ketentuan perundangan yang ada,regulator untuk BPJS adalah Bapepam
& Lembaga Keuangan. Seperti diketahuibadan ini mengawasi dan
membina perusahaan perasuransian dan dana pensiun yangsalah satu tugas
pengawasannya adalah memantau kesehatan keuangan.

 

  1. Manajemen Risiko

Dari
pengalaman buruk masa lalu,pengelolaan dana termasuk juga risiko
operasional yang dihadapi BPJS cukupberagam dan sebagian bisa
diklasifikasikan “highrisk”. Misalnya
saja risiko yangterkait dengan kecukupan dana untuk membayar kewajiban.
Risiko terbesar yangdihadapi BPJS khususnya yang menyelenggarakan
Jaminan Pensiun adalah risiko “underfunded” karena bentuk program pensiunseperti tertuang dalam pasal  39 ayat 3UU  SJSN adalah Program Pensiun ManfaatPasti (PPMP). Sama dengan butir 3 diatas mengenai Kepatuhan,  BPJS
wajib menunjuk salah seorang Direkturuntuk bertanggung jawab dalam
Manajemen Risiko yang bisa dirangkap oleh DirekturKepatuhan.

 

  1. Corporate Social Responsibility

Sebagai perwujudan tanggung jawabsosial perusahaan dalam pengertian yang lebih luas dari sekedar community development,
BPJS dapatmenyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk kepentingan
publik secara umum. Prinsippenyelenggaraan jaminan sosial yang ke-9
yakni hasil pengelolaan dana digunakanuntuk sebesar-besar kepentingan
peserta dapat diwujudkan dengan memberikanberbagai program tambahan
seperti penyediaan sebagian uang muka perumahan, beasiswa secara
selektif dsb.

Dari pemaparan di atas,  yang paling penting sebenarnya adalah MANUSIA PENGELOLANYA,
apakahmereka amanah atau kurang amanah atau bahkan tidak amanah sama
sekali dalammelaksanakan tugasnya. Kemungkinan bisa saja oknum oknum
tersebut memilikiorientasi ganda  bila penunjukannya  tidak berdasarkan pertimbangan profesional. Orientasi
utama bukan kepada kepentinganperusahaan yang berarti kepentingan
peserta tetapi kepentingan pihak yangmengupayakan membantu  penempatannya
menjadiDireksi BPJS sebagai suatu balas jasa. Pertimbangan utama adalah
integritas,kompetensi dan pengalaman memimpin perusahaan sejenis. Peran
Dewan Komisarisyang aktif dan menguasai bidangnya akan sangat
diperlukan guna melakukanpengawasan secara efektif. Harus diingat bahwa
BPJS mengelola dana yangmayoritas merupakan hak peserta .

Last but not least, implementasi good governance bukan hanya di atas kertas berupa penandatanganan code of conduct oleh semua jajaran stafperusahaan, jangan hanya sekedar papercompliance semata. Pelaksanaan harus diawasi dengan benar dan harusditunjuk Komite GCG yang berada di bawah Dewan Komisaris.


H. Hotbonar Sinaga
Direktur Utama PT. Jamsostek(Persero)
Pjs. Ketua Sekolah TinggiManajemen Asuransi “TRISAKTI”

Anggota Komnas Kebijakan Governance(KNKG)


 

_uacct = “UA-1104159-1”;
urchinTracker();

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: